BPS

BPS: Isu korupsi timah berdampak pada Ekonomi Bangka Belitung

0 Comments

BPS – Perekonomian Bangka Belitung masih bergantung pada sektor pertambangan. Bangka Belitung adalah produsen timah terbesar di Indonesia dan banyak penduduk desa yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.

Saat ini, industri pertambangan di Bangka Belitung menjadi sorotan berkat upaya perbaikan tata kelola timah melalui penegakan slot77 login hukum korupsi pada bisnis timah dan IUP PT Timah tahun 2015-2022. Penegakan hukum terkait pengelolaan timah berdampak pada perekonomian Bangka Belitung.

Hal ini terlihat dari menurunnya nilai ekspor Bangka Belitung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai ekspor Bangka Belitung pada Januari 2024 hanya sebesar 29,79 juta dolar AS, turun 82,52 persen dibandingkan ekspor Desember 2023 yang mencapai 210,28 juta dolar AS. dolar. .

Ekonomi Bangka Belitung Ben dari Bangka Guitung Zone AS dan Februari 202,02% dibandingkan dengan Januari 2024 Mama. Efisiensi Blanka kemudian dilakukan dalam dua, itu adalah timah dan bukan anggota.

“Tahun 2024 mulai Januari ekspor timah terhenti, nilai ekspor kita Januari hanya 29,79 juta dolar AS, turun dibandingkan tahun lalu,” ujarnya. Dirilis pada Rabu (3/4/2024).

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, RDP dan RDPU Bambang Patijaya tentang Pedoman Kerja Pemberian Hak Pertambangan Rakyat (IPR) mengatakan, perekonomian Bangka Belitung saat ini sedang tidak dalam kondisi baik yang ditandai dengan kelelahan, dibeli oleh orang-orang kekuatan.

Saat ini, Bambang juga mengungkapkan Rencana Aksi Anggaran Biaya (RKAB) industri pertambangan belum keluar sehingga banyak perusahaan tambang yang tidak bekerja. “Salah satu yang dikeluhkan adalah perekonomian tidak bergerak, salah satu solusinya adalah mempercepat agar perekonomian bisa berpindah ke sektor pertambangan.

“Memang timah merupakan produk penting dalam perekonomian. Kalau timah cepat, semua akan cepat,” kata Bambang.

Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Belitung Burhanudin yang tergabung dalam RDP, yang mengatakan kondisi perekonomian desa sangat memprihatinkan karena timah menjadi salah satu lapangan kerja di desa. Saat ini timah dari Pulau Belitung belum bisa dijual karena tidak ada yang mau membelinya.

Perasaan inilah yang terus ditegakkan oleh penegakan hukum hingga saat ini. “PT Timah hanya mau beli dari IUP PT Timah. Menjelang lebaran perlu ada solusi cepat siapa yang mau beli timah rakyat agar perekonomian bisa bergerak,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal mengatakan, pihaknya tidak ingin mengakomodir timah masyarakat, namun untuk menjadi solusi yang baik tentunya harus diperkuat dengan aturan tambahan.

Pasalnya hingga saat ini dalam kegiatan pertambangan pemilik IUP bekerja di wilayah Kuasa Pertambangan (IUP), jelas Ahmad Dani.

Disinggung soal hak pertambangan negara, Dani menjelaskan, pihaknya sangat ingin bisa berkontribusi dalam penciptaan kekayaan BPS masyarakat melalui pertambangan, asalkan didukung peraturan perundang-undangan yang jelas.

“Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mendukung lingkungan hidup dan sistem perekonomian (kerjasama dengan HKI dimungkinkan). Nah, untuk ekspor, kita perlu memiliki asal usul bijih yang jelas,” ujarnya. “Jika hal ini bisa dicapai melalui dukungan hukum, maka perusahaan secara terbuka akan mendukung visi ekonomi rakyat,” tegasnya.

Related Posts