Freeport Respon Tuntutan Jokowi

Freeport Respon Tuntutan Jokowi Agar RI Kuasai 61 Persen Saham

0 Comments

Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menjelaskan proses pembahasan penambahan saham pemerintah Republik Indonesia di Freeport tetap berlanjut dan perlu waktu.

“Ini prosesnya kan ada proses birokrasi, ada proses administrasi, PP 96-nya terhitung kudu direvisi, jadi itu kan seutuhnya perlu waktu, namun mudah mudahan lah mampu diselesaikan,” kata Tony di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2024).

Tony mengatakan berkaitan dengan menambahkan saham tersebut, kudu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah RI ingin menaikkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 % jadi 61 persen.

Menurut Tony, seluruh pihak telah saling miliki pemahaman berkaitan menambahkan saham pemerintah di Freeport.

Namun, ia enggan berkomentar berkaitan perpanjangan izin bisnis pertambangan tertentu (IUPK) Freeport.

“Nanti tanyanya serupa Pak Bahlil penerbitan IUPK-nya itu,” ujarnya.

Ia mengatakan sepanjang sepekan ini belum ada aktivitas berkaitan pembahasan menambahkan saham Pemerintah RI di Freeport.

Baca juga:

Tips Menjalankan Bisnis Kacang Telor, Insya Allah Berhasil!

Ide Bisnis di Bidang Perfilman, Cocok Buat Para Movie Mania!

“Seminggu ini terhadap dasarnya aktivitas hampir tidak ada,” tuturnya.

IUPK PTFI akan berakhir terhadap 2041. PTFI sendiri telah mengajukan perpanjangan kontrak beroperasi setelah 2041, namun belum mendapat kepastian lantaran tetap ada beberapa pertimbangan persyaratan.

Salah satu syarat yang diminta kepada PTFI adalah menaikkan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 % atau jadi 61 persen.

Tony menyampaikan, hingga kala ini persyaratan selanjutnya tetap di dalam step diskusi. Selain itu, pembangunan smelter baru terhitung disebut sebagai persyaratan.

PTFI perlu kepastian perpanjangan kontrak kerja sesegera mungkin, supaya mampu mengeksplorasi tambang. Menurut Tonny, diperlukan kala hingga 15 tahun untuk membangun tambang.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menargetkan negosiasi kepemilikan saham pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia sebesar 61 % mampu selesai terhadap Juni 2024.

“Ini regulasinya rampung pernah baru negosiasinya mampu langsung difinalkan, namun saya lihat tadi saya targetkan enggak hingga Juni lah. Secepatnya. Kalau mampu secepatnya paling lambat Juni,” kata Presiden Jokowi seusai menghadiri Pembukaan Kongres ke-12 HikmahBudhi di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Presiden Jokowi meyakini bahwa kepemilikan saham sebesar 61 % mampu terealisasi setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia meraih titik temu.

Selain itu, pemerintah terhitung sedang selesaikan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Related Posts