Menteri Basuki soal Badan Air Nasional: Koordinasi Makin Sulit

0 Comments

Menteri Pekerjaan Awam dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka bunyi terkait usulan penyusunan Badan Air Nasional di kabinet pemerintahan selanjutnya.

Ia mempersilakan sekiranya wacana semacam itu dimunculkan, tetapi putusan ada di tangan pemerintah selanjutnya.

Menurut ia, pengelolaan soal air ketika ini masih efektif berkat bantuan Dewan Sumber Tenaga Air Nasional, yang merumuskan bermacam-macam hal untuk kemudian dilakukan oleh Kementerian PUPR melewati Direktorat Jenderal Sumber Tenaga Air (SDA).

Koordinasi
Selain itu, Basuki juga tidak mau dengan adanya spaceman slot badan/institusi baru membuat koordinasi antar pemangku kepentingan jadi kian susah.

\\\”Aku kaprah masih cukup. Kami dengan BMKG, berprofesi sama dengan pertanian, dengan kehutanan, dewan sumber energi air nasional, kita telah cukup terbantu. Enggak gampang sekiranya makin banyak badan itu koordinasinya makin susah,\\\” tuturnya.

Selanjutnya

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyinggung soal urgensi penyusunan Badan Air Nasional.

AHY mengaku telah menyampaikan gagasan terkait pentingnya mengkoordinasikan seluruh urusan manajemen air di tingkat sentra, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.

\\\”Artinya, kita mau ada sebuah badan yang khusus menangani air. Ini bukan yang pertama, ada sejumlah negara yang terpenting dahulu telah mendirikan institusi seperti itu, yang memiliki kewenangan untuk bisa mengelola air secara komprehensif,\\\” ujarnya beberapa waktu lalu.

\\\”Termasuk aturannya dipersiapkan dengan bagus, kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi tenaganya,\\\” kata AHY.

Krisis Air

Oleh karenanya, AHY mengevaluasi penyusunan Badan Air Nasional buka hanya sekedar menambah birokrasi baru, tetapi jadi wadah besar bagi pembenahan dalam menghadapi bermacam-macam tantangan di sektor air, termasuk krisis air.

Melainkan, AHY mengucapkan dirinya tidak memiliki kewenangan agar Badan Air Nasional nantinya bisa terwujud di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan itu hanya sebagai sebuah rekomendasi.

\\\”Melainkan saya enggak punya kewenangan, saya tadi hanya menyampaikan di forum internasiional ataupun akademis yang bisa kita diskusikan sekiranya ada skor-skor yang bagus atau positif. Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar saling belajar dari negara yang terpenting dahulu mengerjakannya, itu malahan sesuatu yang bagus untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah,\\\” ungkapnya.

Related Posts