MRT Jakarta Tidak Di Operasikan Karena Insiden Besi Crane Yang Jatuh

0 Comments

MRT Jakarta mesti menghentikan operasional moda transportasinya secara mendadak imbas insiden crane jatuh pada salah satu proyek pembangunan di Zona Kejaksaan Agung, Kamis (30/5/2024) petang.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, operasional MRT Jakarta terhenti sementara karena terdampak insiden pada aktivitas konstruksi yang sedang dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

MRT juga sudah mengerjakan evakuasi penumpang ke stasiun MRT terdekat dan sedang dilakukan penanganan oleh tim berhubungan. Tulisan mengenai MRT Jakarta berhenti operasi ini menjadi salah satu tulisan yang banyak dibaca. Kecuali itu masih ada sebagian tulisan lain yang cocok untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga tulisan terpopuler spaceman di kanal bisnis Liputan6.com Jumat 31 Mei 2024:

1. Besi Crane Proyek Gedung Kejagung Jatuh, Operasional MRT Dihentikan
Berakhir insiden pada aktivitas konstruksi yang sedang dilakukan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, operasional MRT Jakarta hari ini akan dihentikan sementara. Hal hal yang demikian disuarakan akun Instagram MRT Jakarta @mrtjkt.

\\\”Dikarenakan adanya insiden pada aktivitas konstruksi yang sedang dilakukan Gedung Kejaksaan Agung RI yakni oleh kontraktor Hutama Karya berpengaruh pada operasional kereta, maka operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara,\\\” tulis keterangan resmi MRT Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Pihak MRT malah meminta maaf atas penghentian sementara layanan operasionalnya. Penghentian layanan ini dilakukan MRT guna menetapkan keamanan dan keselamatan penumpang.

2. Problem Iuran Tapera, Banyak Menteri Terlibat

Revisi Tertib Pemerintah mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memancing pelbagai respon dari sejumlah pihak. Pasalnya target peserta Tapera sekarang tak lagi hanya aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta hingga mandiri.

Tidak sedikit buruh maupun pemberi kerja mengaku keberatan kepada kebijakan yang tertuang dalam Tertib Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 ini. Sebelum Tapera, para pekerja sudah dikenai beban potongan gaji mulai dari Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

Merespon keributan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat meminta Kementerian Profesi Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan agar lebih gencar mengerjakan sosialisasi kepada kebijakan baru itu.

3. Kerugian Negara Dampak Korupsi Timah Bertambah Jadi Rp 300 Triliun, Ini Rinciannya

Kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 menurut hasil audit BPKP bertambah menjadi Rp 300,003 triliun.

Menurut diberi tahu Jaksa Agung Sanitiar Burhanudddin, Rabu, 29 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/5/2024).

\\\”Semula kita memperkirakan Rp 271 triliun, rupanya setelah diaudit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp 300,003 triliun,” tutur Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), skor kerugian keuangan negara menempuh Rp 300 triliun lebih terdiri dari kerugian kerja sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp 2,285 triliun, kerugian atas pembayaran bijih timah kepada PT Timah Tbk sebesar Rp 26,649 triliun dan kerugian lingkungan sebesar Rp 271,1 triliun.

 

Related Posts