Respon Kemenkeu Soal Permintaan Evaluasi Aturan Pajak Bitcoin Cs

0 Comments

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka suara berkenaan permohonan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi pajak kripto layaknya Bitcoin, Ether, sampai Dogecoin. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengemukakan pihaknya terbuka atas permohonan berikut dan dapat membahasnya.

“Bagaimana pun masukan dari Bappebti kita terima, namun dapat kita bicarakan lagi,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (28/2/2024). Sebagai informasi, pemerintah lewat DJP di bawah Kemenkeu merasa menerapkan pajak kripto sejak 2022.

Pemerintah mengenakan PPN sebesar 0,11%untuk tiap-tiap transaksi kripto di Indonesia dari nilai transaksi pada exchanges yang terdaftar di Bappebti. Pungutan ini juga disempurnakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1%. Pada Januari 2024, penerimaan negara dari pajak berikut berasal dari pajak kripto senilai Rp39,13 miliar,

Secara perinci, pendapatan sebesar Rp18,25 miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp20,88 miliar https://perdim11dumai.info/. Sementara sisanya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi kripto yang berlangsung selama bulan pertama 2024 tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya berharap Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto seiring dengan peralihan pengawasan kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Karena nanti kripto jadi sektor keuangan, kita harapkan nanti komitmen dari Dirjen Pajak untuk evaluasi pajak ini. Evaluasinya sebab [peraturan] ini telah lebih dari satu tahun. Tentu saja biasanya pajak itu ada evaluasi tiap tahun,” ujarnya di dalam acara 10 Tahun Indodax yang digelar di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Related Posts